Seorang anggota parlemen AS mengusulkan larangan bagi Presiden Donald Trump beserta keluarga dan juga anggota Kongres untuk menjalankan trading aset kripto maupun saham.
Anggota DPR AS Ro Khanna, seorang Demokrat dari Distrik Kongres ke-17 California sekaligus wakil ketua Congressional Progressive Caucus, menyampaikan kekhawatirannya terkait konflik kepentingan Presiden Donald Trump dengan industri kripto melalui proyek kripto milik putranya, World Liberty Financial (WLFI), dalam wawancaranya di MSNBC. Ia menuding bahwa pemberian grasi untuk co-founder Binance, Changpeng “CZ” Zhao, merupakan bentuk “korupsi terang-terangan”.
“Yang kita hadapi adalah seorang miliarder asing yang pada dasarnya terlibat dalam aktivitas pencucian uang,” ujar Khanna mengenai CZ, seraya menambahkan, “kemudian ia meminta grasi dari Donald Trump setelah secara efektif menyalurkan dana kepada kelompok teroris.”
Namun, CZ menangkis tudingan serupa dari Senator Elizabeth Warren, dengan menegaskan bahwa “ia tidak bisa memeriksa faktanya dengan benar.”
CZ mengaku bersalah atas satu dakwaan pelanggaran Undang-Undang Kerahasiaan Bank AS (Bank Secrecy Act) setelah gagal mempertahankan program Anti-Money Laundering (AML) yang efektif di Binance.
Khanna menuding bahwa co-founder Binance tersebut “dibebaskan dari tanggung jawab” karena dukungan finansial Binance untuk World Liberty Financial (WLFI). Ini sejalan pula dengan pandangan terbaru dari Anggota DPR AS Maxine Waters.
“Yang ia lakukan adalah mengatakan, ‘Saya akan mendukung World Liberty,’ yakni perusahaan kripto milik putra presiden, yang menghasilkan jutaan dolar selama Donald Trump menjabat sebagai presiden. Dan Donald Trump memberinya grasi, padahal pada dasarnya dia sedang mendanai stablecoin kripto milik Donald Trump,” tutur Khanna.
Trump sendiri sudah berulang kali menuai kritik atas koneksinya dengan WLFI, namun putranya, Eric Trump, menegaskan bahwa sang ayah tidak terlibat sama sekali dalam proyek tersebut. Dalam wawancara pada September lalu, Eric menyatakan bahwa “ayah saya sedang memimpin negara. Ia sama sekali tidak terlibat dalam urusan bisnis kami dalam bentuk apa pun”.
Khanna sendiri tak menjelaskan secara rinci isi usulan RUU tersebut, namun ia berbicara tegas dengan menyerukan pelarangan bagi “setiap pejabat terpilih untuk memiliki aset kripto maupun menerima dana dari luar negeri”.
Menurut catatan resmi pemerintah, RUU terbaru Khanna tersebut belum secara resmi diajukan.
Baca Juga: Uptober Terburuk dalam Sejarah? Harga Bitcoin Berisiko Catat Oktober 'Merah' Perdana
Larangan Trading bagi Pejabat Pemerintah
Perdebatan ihwal apakah pejabat pemerintah seharusnya diperbolehkan melakukan investasi di pasar saham dan aset lain telah menjadi topik hangat selama beberapa waktu.
Diskusi ini kini memanas di AS lewat RUU perdagangan saham bipartisan di Kongres, yang kabarnya akan segera diajukan untuk pemungutan suara.
Sebagai konteks atas kerumitan situasi ini, kendati Khanna secara lantang mengkritik hubungan Trump dengan industri kripto, ia sendiri nyatanya juga memiliki kepentingan besar di pasar saham. Walhasil, fakta itu pun menimbulkan tudingan kemunafikan dari sebagian pihak.
Merujuk data dari Quiver Quant, Khanna tercatat melakukan transaksi saham senilai US$80,3 juta sejauh ini di tahun 2025.
Sejak menjabat sebagai perwakilan California pada 2017, ia telah melakukan lebih dari 35.000 transaksi saham dengan total volume mencapai US$580 juta, di mana tiga sektor utama yang paling sering ia perdagangkan ialah keuangan, teknologi informasi, dan kesehatan.
Baca Juga: Bitcoin 'Terlalu Mahal' buat Investor Ritel, Siklus Bull Market Terancam Usai?